Ditagih Utang Pinjaman Online Secara Tidak Manusiawi? Laporkan ke Lembaga Ini

Ditagih Utang Pinjaman Online Secara Tidak Manusiawi? Laporkan ke Lembaga Ini

Pinjaman online tidak semuanya legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masih ada banyak perusahaan fintech yang tidak mendaftarkan produk pinjaman uang secara online mereka ke OJK. Itulah sebabnya kenapa Anda perlu berhati-hati ketika memilih produk untuk pinjaman secara online.

Perusahaan fintech (financial technology) adalah perusahaan penyedia layanan pinjaman uang secara online. Untuk beroperasi, mereka perlu mendaftarkan perusahaan dan produknya kepada OJK. Jika tidak, maka termasuk perusahaan ilegal.

Perusahaan fintech yang telah terdaftar di OJK otomatis harus mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK. Mulai dari syarat pengajuan, tingkat suku bunga, hingga prosedur penagihan. Perusahaan tidak boleh berlaku sembarangan dalam menjalankan layanannya. Ada hak konsumen yang harus dipenuhi dan juga hukum yang harus ditaati.

Jika Anda terjebak pada perusahaan fintech yang ilegal, suku bunga yang dibebankan bisa sangat tinggi. selain itu, prosedur penagihan mereka juga terkenal kejam. Anda bisa mendapatkan banyak contoh kejamnya prosedur penagihan yang dilakukan melalui pemberitaan di media. Ada yang diancam hingga diteror. Tidak hanya menagih kepada sang peminjam uang, penagihan juga dilakukan kepada teman-teman peminjam.

Banyak orang terjerat dengan pinjaman online karena pada dasarnya mereka belum mengenal layanan ini dengan baik. Mereka hanya memanfaatkan atau malah cuma ikut-ikutan. Nah, jika Anda mengalami kejadian yang tidak mengenakkan, seperti ditagih hutang secara tidak manusiawi, Anda bisa melaporkannya kepada lembaga-lembaga berikut ini :

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Lembaga Bantuan Hukum merupakan organisasi masyarakat yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Banyaknya pengaduan yang masuk terkait pinjol kepada lembaga ini, membuat mereka memutuskan untuk membuat posko khusus aduan pinjol. Mayoritas aduan yang mereka terima adalah terkait dengan proses penagihan utang.

Penagihan utang yang dilakukan oleh perusahaan fintech telah melanggar hukum karena disertai dengan berbagai gangguan dan teror, mulai dari memaki, mengancam, memfitnah, hingga pelecehan seksual. Belum lagi ditambah dengan penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, dan alamat kantor perusahaan fintech yang tidak jelas.

Jika Anda mengalami hal yang sama dengan yang disebutkan tadi, Anda bisa melapor ke LBH. Pelaporan bisa dilakukan secara online dan disertai dengan bukti-bukti.

2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Sama dengan LBH, YLKI juga menerima aduan dari para nasabah pinjol terkait proses penagihan utang. Aduan-aduan yang sudah masuk kepada YLKI kemudian diteruskan kepada OJK untuk ditindaklanjuti. YLKI meminta kepada OJK untuk memblokir perusahaan fintech yang telah melanggar hukum dan juga hak konsumen.

Jika Anda mengalami penagihan pinjaman yang tidak manusiawi dan ingin melaporkannya, Anda bisa melapor kepada YLKI melalui laman pelayanan.ylki.or.id.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan pada semua kegiatan yang terkait dengan keuangan. Termasuk juga pada pinjaman online. Sejak penyedia layanan pinjaman uang secara online tumbuh subuh di Indonesia, OJK telah mengeluarkan aturan terkait layanan ini. 

OJK juga mewajibkan setiap perusahaan fintech yang beroperasi harus terdaftar di OJK. Jika tidak, maka dianggap sebagai perusahaan ilegal. OJK juga telah merilis daftar perusahaan yang sudah terdaftar di lembaga ini.

Selain menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK juga menerima aduan jika Anda mengalami permasalahan atau hal yang melanggar aturan terkait dengan pinjaman secara online. Termasuk ketika Anda ditagih secara tidak manusiawi.
Anda bisa mengadukannya melalui surat, telepon, faksimile, email, atau melalui form pengaduan online yang ada di situs OJK. 

4. Kantor Polisi
Jika penagihan utang sudah disertai dengan kekerasan dan tindakan penyitaan, atau perbuatan melanggar hukum lainnya, Anda bisa langsung melaporkannya ke kantor polisi. Sebagai informasi untuk Anda, penyitaan barang sebagai ganti rugi termasuk dalam tindakan melanggar hukum yang diatur dalam KUHP.

Jadi, kalau Anda mengalami tindakan penagihan yang sudah melanggar hukum, jangan ragu untuk melaporkannya ke kantor polisi terdekat untuk segera diproses.

Itulah empat lembaga yang bisa jadi rujukan untuk mengadu ketika Anda mengalami masalah dengan pinjaman online. Memilih perusahaan fintech untuk pinjaman uang memang tidak boleh sembarangan. Kenali dulu lebih jauh semua informasi mengenai pinjaman uang secara online untuk memilih produk yang aman. Pada dasarnya jika kita teliti dan jeli dalam memilih fintech jasa peminjaman uang secara online yang sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI) maka hal-hal tidak menyenangkan tidak akan pernah terjadi. Seperti Cekaja.com marketplace peminjaman uang secara online yang aman dan terpercaya karena sudah terdaftar secara resmi di OJK dan diawasi oleh BI. Jadi, Anda tidak perlu merasa khawatir jika ingin melakukan transaksi peminjam uang secara online di Cekaja.com. Anda bisa mengaksesnya di Cekaja.com atau melalui link berikut ini https://www.cekaja.com/kredit/pinjaman-online

1 komentar: